Page 13 - PPKn X bab 2. ketentuan UUD 1945
P. 13
dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat.
Misalnya sebagai berikut:
1) Perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Malaysia antara
Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 menentukan batas wilayah
Hindia Belanda di Pulau Kalimantan.
2) Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia mengenai garis-
garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada
tanggal 12 Februari 1973.
b. Lautan
Pada awalnya, ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah
lautan, yaitu res nullius dan res communis.
1) Res nullius adalah konsepsi yang mengatakan bahwa laut itu dapat
diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini
dikembangkan oleh John Sheldon (1584-1654) dari Inggris dalam
buku Mare Clausum atau The Right and Dominion of The Sea.
2) Res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu
adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau
dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini kemudian
dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda pada tahun
1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas). Karena konsepsi
inilah, kemudian Grotius dianggap sebagai bapak hukum
internasional.
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
Deklarasi tersebut menyatakan “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara,
dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas ataupun lebarnya, adalah
bagianyang wajar dari wilayah daratan NK RI dan dengan demikian
merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang
berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut
12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubugkan titik terluar pada
pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-
Undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).UU nomor 43 tahun
Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 10
