Page 14 - PPKn X bab 2. ketentuan UUD 1945

2008 tentang wilayah negara.

Dewasa ini, masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum
yaitu Konferensi Hukum Laut Intenasional III tahun 1982 yang

diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on The Law of
The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119

peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia pada tanggal 10
Desember 1982. Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci

sebagai berikut:

1) Batas laut teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya yang

jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang dtarik dari
pantai.

2) Batas zona bersebelahan
Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai

adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai

dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang
melanggar undang-undang bea-cuka, fiskal, imigrasi dan ketertiban

negara.

3) Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE)
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200

mil laut diukut dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang
bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan

kegiatan ekonomi tertentu. Negara lan bebas berlayar atau terbang di
atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah

lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap

nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
4) Batas landas benua

Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200
mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan

eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungan
dengan masyarakat internasional.

Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 11