Page 15 - PPKn X bab 2. ketentuan UUD 1945

Sumber : via validnews.co
Gambar 2.2 : Pembagian zona wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB

tahun 1982
c. Udara

Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai
kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang kemudian

diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara

mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas
wilayahnya. Mengenai ruang udara (air space), di kalangan para ahli masih

terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di
ruang udara yang sulit diukur. Sebagai contoh, Indonesia menurut Undang-

undang No. 20 tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara
yang termasuk orbit geo-stationer adalah 35.761 km. Sebagai acuan, berikut

ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai batas wilayah

udara sebagai berikut.
1) Lee

Lee berpendapat bahwa lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam
yang dipasang di darat dianggap sama dengan udara teritorial negara.

Di luar jarak tembak itu, harus dinyatakan sebagai udara bebas, dalam
arti dapat dilalui oleh semua pesawat udara negara manapun.

2) Van Holzen Dorf

Holzen menyatakan bahwa ketinggian ruang udara adalah 1.000 meter
dari titik permukaan bumi yang tertinggi.

3) Henrich’s

Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 12