Page 32 - PPKn X bab 2. ketentuan UUD 1945

e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh

rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional,
serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi
Manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum

nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip
hidup berdampingan secara damai dengan memerhatikan kondisi geografis

Indonesia sebagai negara kepulauan.

4. Tujuan Pertahanan Nasional

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan

negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman.

5. Sifat-sifat Sistem pertahanan Negara Indonesia

Sistem Pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat Semesta bercirikan
sebagai berikut :

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan Negara diabdikan
oleh dan untuk kepentingan rakyat, keikutsertaan seluruh warga negara

Indonesia sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh daya nasional bangsa dan negara

didayagunakan bagi upaya untuk menanggulangi setiap ATHG

3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara
menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis

sebagai Negara kepulauan.

6. Landasan Hukum Sistem Pertahanan di Indonesia
Pengalaman sejarah perjuangan khususnya selama perang kemerdekaan telah

mewujudkan nilai penting sebagai dasar penyelenggaraan pertahanan dan
keamanan untuk melindungi bangsa dari ancaman, baik fisik (ancaman militer)

maupun yang halus (ancaman terhadap pemikiran dan persepsi). Salah satu nilai

tadi adalah “Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta” (Perata) atau sistem

Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 29