Page 27 - PPKn X bab 2. ketentuan UUD 1945

dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu

pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan
beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan prinsip tidak ada tuntunan

dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk
memaksakan agamanya kepada orang lan, terutama terhadap orang yang telah

menganut salah satu agama.
Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk

tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai

sebagai kebebasan utnuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai

kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang
telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan

sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran
agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama

dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang

dianutnya.
Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu Hak

Asasi Manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari Hak Asasi Manusia yang

paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama
merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable rights yaitu Hak Asasi Manusia

(HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
1. Landasan Hukum Kebebasan Beragama

Dalam hal kebebasan beragama, setiap orang dapat memilih dan memeluk
agama sesuai dengan hati nurani serta menjalankan ajaran agamanya, tanpa ada

paksaan, ancaman, dan atau gangguan dari pihak lain, baik dalam merealisasikan

hubungan dengan Tuhan (vertikal) maupun hubungan dengan sesama manusia
dan alam sekitarnya (horizontal). Landasan hukum kebebasan beragama di

Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Pancasila, sila: Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Pembukaan UUD 1945 alinea III
c. Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945

d. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan (2)

e. Pasal 28E UUD 1945 ayat (1) dan (2)

Modul PPKN KELAS X /Smt-1/Kur.2013/Hal. 24