Page 11 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berbeda

dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

dimana tidak diatur secara tegas melarang atau

memperbolehkan rangkap jabatan Direksi atau Dewan
Komisaris dalam satu perusahaan yang sama. Meskipun

demikian, rangkap jabatan yang dilakukan Direksi maupun
Dewan Komisaris sepatutnya harus dihindari, hal ini

dikarenakan bahwa rangkap jabatan berpotensi menimbulkan
adanya benturan kepentingan dalam perusahaan tersebut.

Larangan atas tindakan melakukan rangkap jabatan

dikarenakan Direksi atau Komisaris memiliki wewenang
untuk melakukan perbuatan hukum yang mewakili

Perusahaan, sehingga apabila terdapat rangkap jabatan, maka
secara tidak langsung dapat memudahkan dua atau lebih

perusahaan untuk mengatur pasar dan menghilangkan
persaingan.

3