Page 12 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 12
Namun, permasalahan terkait rangkap jabatan tidak
terbatas pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan
dan regulasi hukum yang mengatur rangkap jabatan di
Indonesia, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur
birokrasi dalam suatu perusahaan yang ditakutkan dapat
memberikan dampak adanya perubahan budaya bekerja di
3
dalam Perseroan. Pentingnya larangan rangkap jabatan pada
prinsipnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pertukaran
informasi dan atau kerjasama kolusif antar pelaku usaha yang
saling bersaing yang dapat menyebabkan hilangnya atau
berkurangnya secara substansial persaingan usaha di pasar
dan memiliki dampak praktik monopolisasi sehingga dapat
merugikan dan menghambat bagi perkembangan
4
perekonomian.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Perkembangan Praktik Rangkap Jabatan
dan Pengaturannya di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Hukum Pelanggaran Larangan
Rangkap Jabatan dalam suatu Perusahaan?
3 May Lim Charity, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementrian Hukum dan HAM, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in
the Indonesian State System)”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13,
Nomor 01, 2016, hlm.1.
4 Ibid.
4
