Page 41 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 41
kebijakan perusahaan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
31
seluruh stakeholder.
Namun untuk menjamin adanya kepastian hukum,
ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan di Indonesia
diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku sebagai berikut:
A.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang
sangat lumrah terjadi, bahkan istilah yang sering digunakan
adalah conditio sine qua non atau persyaratan mutlak bagi
terselenggaranya ekonomi pasar. Namun dalam praktiknya,
adakalanya suasana yang kompetitif ini menimbulkan suatu
persaingan yang tidak sehat, dimana para pelaku usaha dan
perusahaan-perusahaan akan melakukan segala cara untuk
dapat mempertahankan dan meningkatkan kemajuan
usahanya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
31 Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris, Modul Integritas Bisnis
“Pengelolaan Konflik Kepentingan”, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta Selatan, 2016,
hlm. 7.
33
