Page 40 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

mengingat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 91 sampai
dengan Pasal 121 UUPT, Direksi maupun Dewan Komisaris

dengan wewenang yang dimilikinya tersebut dituntut untuk
melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab serta dilaksanakan demi
kepentingan perseroan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan

apabila seorang Direksi maupun Dewan Komisaris

menduduki beberapa jabatan sekaligus pada perusahaan yang
berbeda, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya

penyalahgunaan wewenang yang berpotensi memicu

terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), yang
berujung pada kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme.
Dalam UUPT, memang tidak diatur secara eksplisit

larangan atau diperbolehkannya untuk melakukan rangkap
jabatan. Jika demikian, maka mengingat tugas dan peran

Direksi dan Dewan Komisaris sangatlah penting, maka perlu

pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan pada
Peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar maupun dalam

Ketentuan Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Bisnis
Perusahaan. Fungsi kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku

bisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh

32