Page 43 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

Komisaris menggunakan kewenangan yang dimilikinya,

maka dua atau lebih perusahaan dapat lebih mudah untuk
mengatur pasar dan menghilangkan persaingan yang sehat.

Untuk menghindari hal tersebut, diatur ketentuan terkait
larangan rangkap jabatan dalam Pasal 26 UU Persaingan

Usaha, yakni:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi
atau Komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau
Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-
perusahaan tersebut :
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan
atau jenis usaha; atau
c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar
barang dan atau jasa tertentu, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
34
atau persaingan usaha tidak sehat.”

Lebih lanjut, apabila larangan rangkap jabatan tersebut

dilanggar, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat
(2) UU Persaingan Usaha terkait pidana pokok diatur bahwa

35
:

34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 26.
35 Ibid, Pasal 48 ayat (2).

35