Page 261 - BMP Pendidikan Agama Kristen

247

politik sebagai kompromi dan konsensus, dan (4) politik sebagai
19
kekuasaan. Sebagai sebuah seni pemerintahan, Heywood melihat politik
sebagai proses yang merespons beragam tekanan dari masyarakat yang
kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan formal yang dituangkan ke
dalam rencana kerja untuk masyarakat.
Politik sebagai urusan publik artinya politik dipandang sebagai
aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat dan melayani kebutuhan publik. Konsep politik
sebagai sebuah kompromi dan konsesus dapat dikaitkan dengan proses
pembuatan keputusan. Artinya, politik secara khusus dipandang sebagai

sebuah cara untuk menyelesaikan konflik melalui kompromi, kesepakatan,
perdamaian dan negosiasi. Yang terakhir, politik sebagai kekuasaan artinya
politik perlu dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang
diinginkan, apapun caranya. Kekuasaan dan kewenangan ini diperlukan
oleh pemerintah untuk melaksanakan aktivitasnya dan mengatur
masyarakat demi tercapai tujuan bersama.

C. Hubungan Politik dan Agama
Perdebatan tentang apakah agama harus dipisahkan atau dilekatkan

dengan politik telah berlangsung lama, bahkan sejak abad pertengahan di
Eropa. Setelah disepakatinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang
mengakhiri perang 30 tahun di Eropa, sejumlah negara Eropa mulai
menganut prinsip sekulerisme yang pada dasarnya memisahkan kekuasaan
gereja (agama) dari kekuasaan negara (politik). Prancis misalnya, undang-
undang yang dikeluarkan pada tahun 1905 di negara ini mengatur tentang
pemisahan gereja dan negara dengan mendasarkan diri pada dua prinsip
utama, yaitu:
1. kebebasan hati nurani, di mana negara menjamin kebebasan
beribadah dengan tetap menjaga ketertiban umum,

2. netralitas negara terhadap agama apapun yang ada di dalam
negaranya. Konsekuensinya, negara tidak akan menyediakan
anggaran untuk aktivitas yang berkaitan dengan agama kecuali untuk
pelayanan kerohanian di sekolah menengah, perguruan tinggi, rumah
sakit, rumah sakit jiwa dan penjara.

19 Andrew Heywood, Politik, 5-18.