Page 262 - BMP Pendidikan Agama Kristen

248

Namun, tidak sedikit juga negara yang melibatkan agama dalam
urusan pemerintahan di negaranya. Bahkan negara-negara tersebut
menjadikan agama tertentu sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di
negaranya. Negara-negara seperti Saudi Arabia, Kuwait, Suriah, Yordania,
Emirat Arab, Maroko, Brunei Darussalam, Republik Islam Iran dan Republik
Islam Pakistan menjadikan agama Islam sebagai dasar hukum dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Di samping itu, ada sejumlah negara yang tidak secara eksplisit
menyebutkan dirinya sebagai negara agama tertentu, namun mengklaim
agama tertentu sebagai agama resmi negara. Fungsi agama yang disebut

sebagai agama resmi negara ini lebih kepada kepentingan seremonial karena
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini tidak
seluruhnya mendasarkan diri kepada apa yang tercantum di dalam kitab
suci agama tersebut. Proses pembentukan hukum dan perundang-
undangannya tetap melalui proses yang mengakomodir berbagai
kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Namun demikian, semua
produk hukum di negara itu diupayakan tidak bertentangan dengan prinsip
20
utama agama resmi di negara tersebut.
Malaysia dan Indonesia adalah contoh dari negara yang tidak

mendasarkan diri pada agama tertentu dalam kehidupan berbangsa dan
bernegaranya. Namun keduanya mengakui adanya agama-agama tertentu
yang menjadi agama resmi dari negara tersebut. Konstitusi Malaysia pada
pasal 3 ayat 1 secara tegas menyebutkan bahwa, “Agama Islam adalah agama
resmi bagi persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan
aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan.” Dengan UU ini
dapat disimpulkan bahwa meski agama Islam menjadi agama resmi di
Malaysia, namun pemerintah Malaysia tetap menjamin kebebasan
beribadah para pemeluk agama lainnya.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia di mana dalam UUD 1945 yang

telah diamandemen, pada pasal 29 ayat 1 berbunyi, “Negara berdasar atas
Ketuhanan yang Maha Esa,” dan ayat 2 berbunyi, “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

20 Nasaruddin Umar, “Agama Negara, Negara Agama dan Negara Sekuler (2),” [daring]
diakses dari https://www.rmol.id/read/2017/08/13/302847/Agama-Negara,-Negara-
Agama,-&-Negara-Sekuler-(2)- diakses pada tanggal 20 Januari 2021 (2017).