Page 264 - BMP Pendidikan Agama Kristen

250

kekuatan besar yang menentukan bentuk pemerintahan negara Indonesia
setelah kemerdekaannya, yaitu kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok
nasionalis-Islam. Kompromi ini menjadi landasan bagi kehidupan bersama
yang diharapkan dapat merangkul semua kelompok dan golongan
masyarakat di Indonesia. Sila pertama Pancasila yang disepakati ini
sekaligus juga menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap
23
seluruh agama di Indonesia.
Pengakuan dan penghormatan terhadap agama yang beragam serta
para pemeluk agamanya di Indonesia juga tertuang di dalam motto
“Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “berbeda-beda namun satu juga.”

Selain itu, sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia,” juga
menegaskan tentang kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk
dan diwarnai oleh keragaman suku bangsa, agama dan budaya. Itu
sebabnya, prinsip persatuan ini sangat dibutuhkan di Indonesia.
Sila pertama Pancasila dan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang
menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat
Allah yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah
negara agama ataupun negara yang berlandaskan pada satu agama tertentu.
Namun demikian, pemerintah dan rakyat Indonesia tetap mengakui

keberadaan dan karya Tuhan di dalam perkembangan negara Indonesia
mulai sejak merdeka hingga saat ini. Hal ini menunjukkan sikap
nasionalisme sekaligus religius dari seluruh rakyat Indonesia yang
menegaskan posisi agama di dalam hidup berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat.
Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun agama tetap
mewarnai sikap hidup seluruh warga negara Indonesia. Di satu sisi, hal ini
merupakan keuntungan karena semua agama mengajarkan nilai-nilai
kebaikan dan kebenaran yang melandasi perilaku masyarakat Indonesia di
dalam interaksi mereka. Nilai-nilai positif ini menjadi perekat yang kuat dari

seluruh elemen negara ini. Di sisi lain, keragaman agama yang ada di
Indonesia perlu dikelola dengan benar untuk menghindari perpecahan dan
konflik.

23 Trisno S. Sutanto. “Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan:
Membaca Ulang Hubungan Agama dengan Negara Indonesia” dalam Politik Kebinekaan.
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 242-247.