Page 263 - BMP Pendidikan Agama Kristen

249

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
Berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama, ada enam agama yang diakui oleh pemerintah
yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Belakangan
berdadasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republilk Indonesia
tertanggal 7 November 2017, aliran kepercayaan dan agama asli Nusantara
juga diakui oleh negara.

D. Politik dan Agama di Indonesia
Hubungan politik dan agama di Indonesia dapat dikatakan sangat

kuat. Bahkan berdirinya negara ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para
tokoh agama, kelompok agama dan partai politik berbasiskan agama. Dalam
sidang Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18
Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekan negara Republik
Indonesia, terjadi perdebatan di antara para founding fathers tentang dasar
negara Indonesia. Perdebatan antara kelompok Islam seperti Masyumi,
Nahdlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan kelompok
nasionalis-sekuler terjadi terutama pada perumusan sila pertama
21
Pancasila.
Rumusan sila pertama yang diusung oleh kelompok Islam dan yang
dihasilkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 22 Juni 1945 berbunyi, “Ke-
Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.” Rumusan ini kemudian dikenal dengan sebutan Piagam
22
Jakarta. Bagi kelompok Islam, penempatan tujuh kata dalam sila pertama
Pancasila ini menjadi sangat penting. Hal ini merupakan pengakuan dan
penghormatan terhadap posisi serta peran umat Islam yang merupakan
penduduk mayoritas di negara Indonesia.
Namun dalam sidang PPKI, rumusan sila pertama Pancasila tersebut

disepakati untuk diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan
ini menunjukkan adanya kompromi untuk menghindari bentrokan dua

21 Lihat Solahudin, NII Sampai JII: Salafy Jihadisme di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu,
2011) dan Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan
Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985).
22 Abdilla Fauzi Achmad, Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik (Jakarta: Golden
Terayon Press, 2012), 403-404.