Page 44 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

2) Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 Ayat (2), pembentukan badan
hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan mengenai perseroan terbatas.
3) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas
beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan
pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

1) Organ perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang
saham, direksi dan komisaris.
2) ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah
diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 341

1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain
2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang
profesional dan independen.

Pasal 342

1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibubarkan.
2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah
yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan
Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian keempat UU Nomor 23 tahun 2014 berbicara tentang Perusahaan
Perseroan Daerah. Bagian ini meliputi :

Pasal 343

1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur : a. tata cara
penyertaan modal; b. organ dan kepegawaian; c. tata cara evaluasi; d.
tata kelola perusahaan yang baik; e. perencanaan, pelaporan,
pembinaan, pengawasan; f. kerjasama; g. Penggunaan laba; h.

27