Page 46 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 46

Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara
                    lain :

                    1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi
                      ekonomi  di  daerah  dalam  upaya  menggali  dan  mengembangkan
                      sumber  daya  daerah,  memberikan  pelayanan  masyarakat  (public
                      services) dan mencari keuntungan (profit motive).
                    2) Alasan  strategis,  yaitu  mendirikan  lembaga  usaha  yang  melayani
                      kepentingan  publik,  yang  mana  masyarakatnya  atau  pihak  swasta
                      lainnya  tidak  (belum)  mampu  melakukannya,  baik  karena  investasi
                      yang  sangat  besar,  risiko  usaha  yang  sangat  besar,  maupun
                      eksternalitasnya sangat besar dan luas.
                    3) Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan
                      lain  diluar  pajak,  retribusi  dan  dana  perimbangan  dari  Pemerintah
                      Pusat  untuk  mendukung  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  di
                      daerah.

                         Dalam  GBHN  1999  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2000
                    tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), perusahaan daerah
                    ditujukan  dalam  rangka  perwujudan  otonomi  daerah,  mendorong
                    pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  antar  daerah  melalui  berbagai
                    kebijakan, utamanya adalah :

                    1) mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung
                      jawab  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat,  serta  berbagai
                      lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah;
                    2) melakukan  pengkajian  dan  saran  kebijakan  lebih  lanjut  tentang
                      berlakunya  otonomi  daerah  bagi  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten
                      dan kota serta daerah pedesaan; dan
                    3) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara
                      adil  dengan  mengutamakan  kepentingan  daerah  yang  lebih  luas
                      melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber
                      daya di daerah.


                         Dalam  hubungan  ini,  yang  menjadi  sumber-sumber  penerimaan
                    daerah secara  keseluruhan dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi
                    adalah :





                                                   29
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51