Page 41 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang
pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau
pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman
pada peraturan perundang-undangan. Kedua pengaturan diatas tidak
memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD.

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari
perusahaan daerah berubah menjadi BUMD. Kemudian sejak adanya
instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan
Bentuk BUMD disebutkan bahwa BUMD memiliki dua bentuk yaitu
Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perseroan Daerah).

Dalam Pasal 332 UU Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa :

1) Sumber Modal BUMD terdiri atas; a. Penyertaan modal daerah; b.
Pinjaman; c. Hibah; dan d. Sumber modal lainnya.
2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah : a. Kapitalisasi cadangan; b. Keuntungan revaluasi aset; dan c.
Agio saham.

Pasal 333 menyatakan :

1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD
dan penambahan modal BUMD.
3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan
penyertaan modal.
5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

24