Page 39 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

1. Landasan Hukum dan Pengaturan Mengenai BUMD
1.1. Perkembangan Pengaturan BUMD
Otonomi Daerah telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, diantaranya :
a) Berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya;
b) Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik
berbagai iuran sehingga PAD meningkat;
c) Membentuk BUMD
Semangat otonomi daerah mendorong gairah Pemerintah Daerah
terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, atau dengan kata lain
otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbisnis.
Keberadaan perusahaan daerah atau BUMD tidak terlepas dari perkembangan
kebijakan terkait dengan BUMN. Berbeda dengan BUMN yang definisinya
telah ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
istilah BUMD baru dikenal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, dan tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperkuat
oleh UU No. 23 Tahun 2014

Dalam perkembangannya, Pemerintah melakukan peninjauan kembali
beberapa produk-produk legislatif yang berbentuk undang-undang dan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebagaimana yang
ditentukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nomor XIX/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 tentang Peninjauan Kembali
Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS yang Tidak Sesuai
Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIX/MPRS/1968 tertanggal
27 Maret 1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966.

Dari hasil peninjauan tersebut direkomendasikan pencabutan beberapa
peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah secara Yuridis formal sudah tidak
berlaku setelah terbit UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 dalam implementasinya sudah tidak relevan dan

22