Page 51 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 51

2.4  Kelemahan BUMD
                         Kelemahan-kelemahan BUMD sebagai berikut :
                      1) Monopoli BUMD atas Sumber Daya alam tertentu dapat mematikan
                         usaha sektor swasta.
                      2) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan manajemen berdampak
                         kepada kerugian rakyat secara keseluruhan.
                      3) Manajemen cenderung kurang profesional dibanding BUMS, salah
                         satunya  diakibatkan  oleh  kepemilikannya  bukan  perorangan
                         melainkan negara.
                      4) Lemahnya      pengawasan     dapat   mengakibatkan     terjadinya
                         penyelewengan dan KKN (Korupsi, kolusi, dan Nepotisme).
                      5) BUMD  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  yang  dapat
                         merugikan lingkungan.
                      6) Ketidakmampuan BUMD dalam membayar utang , baik utang luar
                         negeri maupun dalam negeri dapat menjadikan semakin besarnya
                         beban utang daerah.
                      7) Bagi BUMD yang sudah go public keuntungannya menjadi terbagi,
                         akibatnya pemasukan daerah menjadi berkurang.


               4.  Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

                    Penerapan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah membawa dampak
               positif  bagi  perkembangan ekonomi daerah dan  ekonomi nasional.  Namun
               persoalan  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  ekonomi
               menjadi  persoalan  yang  hingga  kini  belum  terselesaikan.  Rata-rata  hampir
               tujuh puluh persen daerah tidak ditopang oleh sumber daya manusia meskipun
               potensi  sumber  daya  alamnya  sangat  potensial.  Kondisi  ini  tentu  akan
               berimbas pada sumber pendapatan daerah dalam menggantikan penerimaan
               yang diperoleh dari pemerintah pusat.

                    Selama  empat  dasawarsa  sebelum  Undang-Undang  tentang  Otonomi
               Daerah  diterbitkan  sumber  penerimaan  daerah  terdiri  dari  sumbangan
               pemerintah pusat, pajak daerah dan penerimaan lain seperti laba perusahaan
               daerah. Dengan menurunnya sumber pendapatan yang diberikan pemerintah
               pusat,  maka  pemerintah  daerah  kehilangan  sebagian  besar  dana  untuk
               pembangunan  Daerahnya.  Persoalannya  sekarang,  apakah  sumber  daya
               manusia di daerah mampu mengoptimalkan sumber daya alam daerah dengan



                                                   34
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56