Page 154 - uu ciptakarya Master
P. 154
Peraturan Perundang-undangan
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan apabila :
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140;
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 149
Cukup jelas
BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam
undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang
terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun
usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh,
dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan
agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
Biro Hukum Kemnaker R.I 144
