Page 155 - uu ciptakarya Master
P. 155

Peraturan Perundang-undangan

           (2)  Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan
               hubungan  kerja tidak dapat dihindari, maka maksud
               pemutusan hubungan  kerja wajib  dirundingkan  oleh
               pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan
               pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan
               tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
           (3)  Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam
               ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan,
               pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
               dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
               lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
           Pasal 151
               Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan  segala upaya  dalam ayat
                   ini  adalah kegiatan-kegiatan  yang positif  yang pada
                   akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan
                   hubungan  kerja antara lain pengaturan  waktu
                   kerja, penghematan, pembenahan  metode kerja, dan
                   memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.
               Ayat (2)
                   Cukup jelas
               Ayat (3)
                   Cukup jelas

                                    Pasal 151***

           (1)  Pengusaha,    Pekerja/Buruh,     Serikat   Pekerja/Serikat
               Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan  agar tidak
               terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
           (2)  Dalam  hal  Pemutusan  Hubungan Kerja tidak  dapat
               dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja
               diberitahukan oleh Pengusaha  kepada  Pekerja/Buruh


           *** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
           Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.


                                         145          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160