Page 156 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(3) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak
Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan
bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/
atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan
Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai
dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.

Pasal 151
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengupayakan” adalah
kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya
dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan
Kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan,
pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan
kepada Pekerja/Buruh.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 151A***
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(2) tidak perlu dilakukan oleh Pengusaha dalam hal:

*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Biro Hukum  Kemnaker R.I 146