Page 192 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

pemutusan hubungan kerjanya. 42

Pasal 171
Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang
cukup layak untuk mengajukan gugatan.

Pasal 171*** dihapus *
Pasal 171
Dihapus.

Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan,
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua
belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja
dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). 43

42 Ada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28
Oktober 2004, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon
untuk sebagian. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang
mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha …”; Pasal
170 sepanjang mengenai anak kalimat “…. kecuali Pasal 158 ayat (1)
…”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat
(1) …”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137
dan Pasal 138 ayat (1) …” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 tanggal 14
November 2011, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 tanggal 29
September 2016, menyatakan menyatakan menolak permohonan
Pemohon.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
43 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:

Biro Hukum  Kemnaker R.I 182