Page 188 - uu ciptakarya Master
P. 188

Peraturan Perundang-undangan

                               Pasal 167*** dihapus

           Pasal 167
               Dihapus.

                                      Pasal 168
           (1)  Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja
               atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter
               tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah
               dipanggil oleh pengusaha  2 (dua) kali  secara patut
               dan tertulis dapat diputus hubungan  kerjanya karena
               dikualifikasikan mengundurkan diri.     39
           (2)  Keterangan tertulis dengan  bukti yang sah sebagaimana
               dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat
               pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
           (3)  Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
               dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak
               menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
               156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan
               pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
               perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

           Pasal 168
               Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam
                   ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara
                   tertulis  yang ditujukan pada  alamat pekerja/buruh
                   sebagaimana tercatat  di perusahaan  berdasarkan
                   laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara
                   pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga)
                   hari kerja.


           *** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
           Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
           39   Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 101/PUU-XVI/2018 tanggal  27
           Februari 2019, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


           Biro Hukum  Kemnaker R.I     178
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193