Page 195 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pasal 176
Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini
adalah pegawai pengawas dalam mengambil keputusan
tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja
tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/
kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

185 Biro Hukum  Kemnaker R.I