Page 200 - uu ciptakarya Master
P. 200

Peraturan Perundang-undangan

           (2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1)
               merupakan tindak pidana pelanggaran.      44
           Pasal 186
               Cukup jelas


                                   Pasal 186***
           (1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
               dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2),
               dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)
               bulan dan paling  lama  4 (empat)  tahun dan/atau denda
               paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
               dan  paling banyak  Rp 400.000.000,00  (empat ratus juta
               rupiah).
           (2)   Tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1)
                merupakan tindak pidana pelanggaran.

           Pasal 186
               Cukup jelas.

                                      Pasal 187
           (1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
               dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat
               (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78
               ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3),
               dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling


           44  Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28
           Oktober 2004, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
           sebagian. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak
           kalimat “….  bukan atas pengaduan pengusaha  …”;  Pasal 170 sepanjang
           mengenai  anak kalimat “…. kecuali  Pasal  158  ayat  (1) …”; Pasal  171
           sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …”; dan Pasal
           186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)
           …” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
           Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
           *** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
           Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.


           Biro Hukum  Kemnaker R.I     190
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205