Page 83 - Nusa Magz #21
P. 83

# 83































               Fadli Zon Kritik Pangdam Jaya:

               Mau Dwifungsi ABRI?                                             NasDem Sebut
                                                                               Ada Potensi
                 Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritik Pangdam Jaya
               yang memerintahkan mencopot baliho Habib Rizieq.                Maladministrasi
                 “Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot
               baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI,” kata Fadli Zon di    Anggota Komisi I DPR RI,
               akun Twitternya, Jumat (11/10/2020).                            Willy Aditya, Pangdam Jaya
                 Fadli Zon memberi nasihat kepada Pangdam Jaya soal arus       memerintahkan pencopotan baliho
               politik. Dia lalu menyinggung dwifungsi ABRI.                   Habib Rizieq. Namun, Ketua DPP
                 “Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau   NasDem itu menilai hal tersebut
               hidupkan lagi ‘dwifungsi ABRI’ imbangi ‘dwifungsi polisi’,” sebut   merupakan kondisi yang tidak
               Waketum Partai Gerindra itu.                                    ideal.
























              Kondisi Tidak Ideal

                “Saya pribadi bisa memahami     TNI dalam pencopotan baliho      jadi turun tangan. Dan itu
              mengapa TNI melakukan hal         menunjukkan adanya potensi       disampaikan sendiri oleh
              semacam itu. Tetapi menurut       maladministrasi. Jika hal ini    Pangdam Jaya,” ucap Willy.
              saya ini kondisi yang tidak       terjadi, maka Willy menilai, ada   “Administrasi publik jadi
              ideal,” ujar Willy.Willy kepada   yang salah dalam kota tersebut.  dikangkangi oleh politik jadinya.
              wartawan, Kamis (20/11/2020).      “Soal banyak baliho itu         Ini tentu tidak baik dan tidak
                Willy menjelaskan aspek         melanggar atau tidak, itu        ideal dalam kehidupan bersama,
              keamanan lingkungan               urusan Pemprov, dalam hal ini    di ruang yang bernama kota. Kan
              merupakan domain dari aparat      DKI. Tapi soal itu saya tidak    kalau dalam filsafat politik itu,
              keamanan, bukan pertahanan.       tahu persis. Namun jika TNI      kota adalah ruang yang penuh
              Sedangkan, urusan penurunan       sampai turun tangan ya ini       keadaban. Nah, kalau suatu
              baliho adalah domain Satpol PP.   ada maladministrasi namanya.     kota TNI sampai turun tangan,
                Wakil Ketua Baleg DPR RI        Satpol PP tidak berdaya untuk    berarti ada masalah dengan kota
              ini juga menilai keterlibatan     menertibkan itu sampai TNI       itu,” sambungnya.(han)


       NUSA MAGZ ISSUE 21 | 16 - 22 NOVEMBER 2020
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88