Page 30 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 30
Adanya kepastian hukum pada hakikatnya menjamin
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu
apabila hukum tidak memiliki kepastian, maka dapat
dipastikan menjadi pemicu terjadinya kekacauan dalam
18
penegakan hukum. Beberapa ahli hukum beranggapan
bahwa sangat penting bagi masyarakat untuk dapat melihat
dan memprediksikan konsekuensi dari tindakan yang
dilakukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav
Radburch sebagaimana dikutip oleh Sulaeman Jajuli, yang
mengemukakan 4 (empat) hal untuk mengartikan kepastian
19
hukum, yakni :
1. Hukum itu positif, dalam artian hukum merupakan
peraturan perundang-undangan;
2. Hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar
dapat dilaksanakan dengan mudah dan menghindari
adanya kekeliruan dalam pemaknaan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah.
18 Arief Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.
19 Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam,
Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 51.
22
