Page 31 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 31
Pandangan Gustav Radburch tersebut secara jelas
memaknai bahwa kepastian hukum merupakan hukum yang
dituangkan dalam produk hukum atau perundang-undangan
yang dapat mengatur tingkah laku setiap orang. Namun perlu
untuk diketahui bahwa aturan hukum yang mampu
menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan
mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum inilah
yang disebut dengan realistic legal certainly atau kepastian
hukum yang sebenarnya, yang mensyaratkan adanya
keharmonisan antara Rakyat dengan Negara, karena dengan
keharmonisan tersebut dapat menggambarkan dan menjamin
bahwa hukum yang ditetapkan diterima dengan baik oleh
20
masyarakat sehingga penerapannya menjadi optimal.
Di Indonesia, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan perubahan terakir Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan”) mengatur bahwa Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas,
dimana salah satunya yakni pada huruf i disebutkan asas
ketertiban dan kepastian hukum. Lebih lanjut dalam
21
20 Ibid.
21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan perubahan terakir Undang-Undang Nomor 13 Tahun
23
