Page 32 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 32
bagian penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
kepastian hukum. Hal ini menggambarkan bahwa setiap
peraturan yang dibentuk, baik dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum maupun untuk mengisi kekosongan
hukum yang ada, harus senantiasa memperhatikan dan
memastikan terwujudnya kepastian hukum.
Untuk dapat dikatakan bahwa telah adanya kepastian
hukum, maka dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus memuat pasal-pasal masuk akal dan dapat
dipahami dengan mudah, tidak multitafsir dan dapat
dilaksanakan, dan tidak berbenturan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya. Dengan demikian kepastian
hukum harus memiliki kejelasan skenario yang bersifat umum
dan mengikat setiap orang termasuk konsekuensi-konsekuensi
22
hukumnya.
2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 ayat
(1) huruf i.
22 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal
Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, 2014, hlm. 219.
24
