Page 35 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 35
1. Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan
penerapan Corporate Governance secara efektif;
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan
perusahaan;
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham;
4. Peranan pemangku kepentingan dalam Corporate
Governance
5. Pengungkapan informasi perusahaan secara
transparan;
25
6. Tanggung jawab Dewan Pengurus.
Kemudian lebih spesifik lagi, prinsip-prinsip GCG
menurut OECD dikategorikan menjadi :
1. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip yang memuat kewenangan-kewenangan dan
tanggung jawab dari setiap organ perusahaan,
terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris,
sehingga dapat bertanggung jawab kepada para
pemangku kepentingan (stakeholders) dan para
pemegang saham (sharesholders). Perusahaan juga
harus dapat menetapkan secara jelas rincian tugas
dan tanggung jawab dari seluruh karyawan, sehingga
25 Dedi Kusmayadi, dkk, Good Corporate Governance, LPPM Universitas
Siliwangi, Tasikmalaya, 2015, hlm. 28.
27

