Page 47 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 47
(4) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak
mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai
anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir
dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.
Lebih lanjut dalam bagian penjelasan UU BUMN,
dijelaskan bahwa pada prinsipnya larangan rangkap jabatan
ini dimaksudkan agar anggota Direksi maupun
Komisaris/Dewan Pengawas dengan sepenuhnya menaruhkan
segala tenaga, pikiran dan perhatian terhadap tugas dan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Artinya setiap
anggota Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
dapat melaksanakan wewenangnya guna mencapai tujuan
Persero, terutama menghindari timbulnya benturan
39
kepentingan.
A.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Yayasan
Selain Perseroan Terbatas, badan usaha yang berbadan
badan hukum atau badan usaha yang harta kekayaannya
terpisah dari Pemiliknya adalah Yayasan. Pada prinsipnya,
Yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
39 Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara.
39
