Page 51 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 51
Adapun terkait sanksi apabila Organ Yayasan melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan
sebagaimana dimaksud di atas, tidak diatur dalam UU
Yayasan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan.
A.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Koperasi
Tidak hanya Yayasan, dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012 Tentang Koperasi (“UU Koperasi”) juga
mengatur mengenai larangan rangkap jabatan. Walaupun
tidak disebutkan dan diatur secara khusus, namun dalam Pasal
1 disebutkan 2 (dua) perangkat penting dalam Koperasi,
yakni: 1) Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi
yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada
46
Pengurus ; dan 2) Pengurus adalah perangkat organisasi
Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta
mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan
47
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Adapun larangan
46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, Pasal 1
Angka 6.
47 Ibid, Pasal 1 Angka 7.
43
