Page 50 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 50
Di samping itu, larangan rangkap jabatan diatur juga
dalam Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan yang menyatakan bahwa
“Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau
44
Pengawas” , dan Pasal 40 ayat (4) yakni “Pengawas tidak
45
boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.” Dalam
Penjelasan Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan, dijelaskan bahwa
larangan dilakukannya rangkap jabatan adalah untuk
menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih
kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina,
Pengurus dan Pengawas yang dapat memberikan dampak
kerugian pada Yayasan atau pihak lainnya.
Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai
rangkap jabatan di atas, dapat dilihat bahwa larangan tersebut
hanya untuk internal Yayasan dan dalam ruang lingkup badan
usaha yang didirikan oleh Yayasan. Hal ini berarti bahwa
tidak diatur secara eksplisit atau tidak adanya pasal yang
mengatur bahwa seorang Pembina, Pengurus, maupun
Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
dan Pengawas pada Yayasan yang berbeda. Namun tidak
adanya ketentuan tersebut juga tidak serta merta
memperbolehkan Organ Yayasan untuk menjabat pada
Yayasan lainnya.
44 Ibid, Pasal 31 ayat (3).
45 Ibid, Pasal 40 ayat (4).
42
