Page 72 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 72
tindakan dan kebijakan semata-mata dilakukan hanya untuk
kepentingan Perseroan.
Selain itu, untuk dapat mencapai makna dari Kepastian
Hukum, maka sudah menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk
lebih mempertegas lagi regulasi hukum terkait larangan
rangkap jabatan di Indonesia, apakah rangkap jabatan pada
dasarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan, atau rangkap
jabatan dapat dilakukan dengan batasan-batasan tertentu yang
tidak merugikan Perusahaan dan kepentingan para
stakeholders maupun shareholders.
64
