Page 71 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

2. Berbicara mengenai regulasi hukum, maka larangan

rangkap jabatan tidak diatur secara eksplisit dalam UU
Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai larangan

dilakukannya rangkap jabatan diatur dalam beberapa
pasal pada UU Persaingan Usaha, UU BUMN, UU

Yayasan, dan UU Koperasi. Berbeda dengan POJK No.
33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik, justru memperbolehkan

adanya rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan
Komisaris dengan beberapa batasan yang diatur. Namun

pada praktiknya, ketentuan yang memperbolehkan

adanya rangkap jabatan ini masih tetap dilanggar dengan
melewati batasan yang ditentukan dalam POJK tersebut.

B. Saran

Peraturan yang ada saat ini dinilai kurang tegas dalam
melarang seseorang melakukan rangkap jabatan. Khususnya

dalam UU Persereoan Terbatas, dapat dilihat bahwa Organ

Perseroan memiliki beberapa kewenangan dan tanggung
jawab untuk kepentingan Perseroan, maka diperlukan juga

pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan untuk
membatasi kewenangan yang dimiliki Organ Perseroan serta

memaksimalkan tanggung jawab yang diemban agar seluruh

63