Page 67 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

Dengan diperbolehkannya praktik rangkap jabatan, maka

setidaknya dapat melanggar 3 (tiga) prinsip GCG, antara lain:
1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip pertanggungajawab dalam GCG merupakan
prinsip yang menekankan bahwa harus terdapat

kesesuaian antara pengelolaan perusahaan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

hal ini organ perusahaan harus dapat membuktikan

bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan
usahanya tidak menyalahi aturan perundang-

undangan. Misalnya, perusahaan dalam melakukan

kegiatan usahanya tunduk terhadap ketentuan dalam
UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Namun, apabila praktik rangkap
jabatan dilakukan dalam perseroan tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa telah terjadinya pelanggaran
terhadap prinsip pertanggungjawaban dalam GCG,

sehingga kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan

bukan lagi untuk mencapai maksud dan tujuan
perusahaan, melainkan mencapai tujuan atas

kepentingan salah satu atau sekelompok pihak.
2. Keterbukaan (Transparancy)

Pelanggaran terhadap prinsip GCG lainnya akibat
praktik rangkap jabatan adalah Prinsip Keterbukaan.

59