Page 140 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 140
Faktor pendorong lainnya adalah adanya peraturan pemerintah
yang mengatur perihal penerbitan obligasi. Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang
tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah.
Peraturan tersebut menjadi panduan bagi daerah yang memiliki
rencana menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan daerah.
Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan, penerbitan
peraturan tersebut dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 49
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimaksud adalah PMK
Nomor 111/PMK.07/2012.
Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah (Pemda)
dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau
beberapa kegiatan investasi sarana dan prasarana, dalam rangka
penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi
APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan
sarana tersebut. Pemda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan obligasi daerah kepada otoritas bidang pasar modal,
sebelum pernyataan efektif obligasi daerah. Obligasi daerah dapat
diterbitkan jika dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata
uang rupiah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan di bidang pasar modal.
Pemda harus memenuhi persyaratan wajib sebelum
menerbitkan obligasi daerah, yaitu (1) ada audit terakhir atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan mendapat Opini Wajar Dengan
Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. (2) jumlah kumulatif
pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah
pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
Selain itu (3) rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
atau paling sedikit 2,5, (4) jumlah defisit APBD sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, (5) ada persetujuan DPRD yang
116
