Page 161 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 161

b. Melaksanakan  studi  kelayakan  usaha  untuk  mengetahui  apakah
                           produk barang dan jasa memiliki prospek yang menguntungkan.
                        c.  Penerapan  kelembagaan  dan  organisasi  usaha  dengan  tenaga
                           terdidik dan terlatih yang dijiwai semangat kewirausahaan.
                        d. Menempatkan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan
                           memiliki  kemampuan  pada  bidang-bidang  yang  sesuai  dengan
                           kebutuhan organisasi serta menghindari KKN.
                        e.  Pemberian kewenangan yang lebih luas pada para direksinya dan
                           menghindarkan  campur  tangan  pemerintah  daerah  pada
                           pelaksanaan operasional perusahaan.
                        f.  Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).


                        Berbagai  model  pembenahan  yang  telah  dibahas  di  atas  bisa
                    dipertimbangkan sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi
                    BUMD-BUMD  dan  perusahaan  swasta  daerah.  Jenis  pendekatan  yang
                    dipilih,  tentu  tidak  lepas  dari  kesiapan  masing-masing  BUMD  dan
                    perusahaan swasta daerah pada kebijakan para pengelolanya. Bila melihat
                    pengalaman selama ini, pembenahan yang paling banyak dilakukan oleh
                    perusahaan Negara (BUMN) adalah dengan menjual saham ke bursa.

                        Apakah BUMD juga akan mengikuti jejak BUMN tentu tidak dapat
                    ditentukan  dengan  mudah.  Yang  jelas  upaya  untuk  mengarah  kesana
                    harus terus dipikirkan, dan perlunya perhatian khusus terhadap BUMD.
                    Sebab, posisinya dalam konteks otonomi daerah sangat penting.

                        Keberadaan  BUMD  seharusnya  tidak  hanya  sekedar  sebagai
                    perusahaan penyedia jasa publik semata, melainkan harus dapat menjadi
                    penopang perekonomian di daerah masing-masing. Untuk itu pengelolaan
                    yang efisien dan profesional sungguh diperlukan. Dan, sebuah kemauan
                    yang  kuat  untuk  memberdayakan  BUMD  harus  pula  menjadi  agenda
                    utama  disamping  upaya  lainnya  dalam  melaksanakan  pembangunan
                    daerah.











                                                   137
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166