Page 165 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

2. Meningkatkan Peran Perusahaan Daerah

Sudah semestinya, pemerintah daerah menerapkan kebijakan dan strategi
pembangunan daerah sembari memperhatikan potensi dan kelemahan daerah,
dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan mengupayakan
ketersediaan modal, infrastruktur dan fasilitasnya, ketersediaan tenaga
terampil, layanan pendidikan dan pelatihan, jaringan pengetahuan,
ketersediaan layanan bisnis, lembaga lingkungan pendukung pembangunan
daerah, dan kualitas pengelolaan sektor publik. Lebih dari itu pemerintah
daerah mesti kreatif memanfaatkan berbagai potensi dan peluang bisnis
dengan mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) dan giat mendorong
warga daerah untuk menjadi wirausahawan: mengembangkan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).

Memang, sampai dengan tahun 1995 sejumlah lembaga terkait dengan
UMKM seperti BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Keuangan, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
menerapkan batasan dan kriteria yang berbeda-beda tentang UMKM. Bank
Indonesia misalnya berpendapat bahwa yang disebut sebagai usaha kecil yaitu
suatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai total aset maksimal Rp.
600 Juta, tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Kriteria serupa
dipakai oleh Kementerian Perindustrian. Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS), UMKM dibagi atas beberapa kelompok sebagai berikut :

Usaha rumah tangga yaitu usaha yang memiliki 1-5 tenaga kerja; Usaha
Kecil : 6-19 tenaga kerja; dan Usaha Menengah : 20-99 Tenaga Kerja.
Sedangkan Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) menerapkan kriteria
yang berbeda. Bagi KADIN yang disebut Industri Kecil yaitu sebuah industri
yang mempunyai total aset maksimal Rp. 600 Juta, termasuk rumah dan tanah
yang ditempati dengan jumlah tenaga kerja di bawah 250 Orang.

Menurut Kementerian Keuangan yang disebut usaha kecil yaitu suatu
badan usaha atau perorangan yang mempunyai aset setinggi-tingginya Rp. 300
juta atau yang mempunyai omset penjualannya maksimal Rp 300 Juta per
tahun. Perbedaan beberapa kriteria tersebut dapat dimengerti karena alasan
kepentingan pembinaan yang spesifik dari masing-masing sektor/kegiatan
yang bersangkutan. Namun disadari pula bahwa dalam beberapa hal
perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi suatu lembaga peneliti

141