Page 221 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 221

harus diselesaikan melalui proses hukum  yang berlaku. Pemegang
                        saham  minoritas  juga  mempunyai  tanggung  jawab  serupa,  yakni
                        mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan
                        perundang-undangan yang berlaku.


                    6.2. Dewan Komisaris
                        1) Fungsi Dewan Komisaris

                           Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi
                        tindakan  direksi,  dan  memberikan  nasehat  kepada  direksi  jika
                        dipandang  perlu.  Untuk  membantu  pelaksanaan  fungsi  ini,  dewan
                        komisaris  dapat  menggunakan  jasa  penasihat  profesional  yang
                        mandiri dan/atau membentuk komite khusus.

                           Setiap anggota dewan komisaris selaku organ harus melaksanakan
                        tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perseroan. Mereka juga
                        harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan fungsi tanggung
                        jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan para stakeholders
                        terhadap perseroan.


                           Dewan komisaris harus memantau praktik GCG yang diterapkan
                        perseroan  dan  bilamana  perlu  melakukan  penyesuaian.  Dewan
                        komisaris  dapat  mendelegasikan  sebagian  kewenangannya  kepada
                        suatu  komite  khusus  atau  kepada  dua  atau  lebih  anggota  dewan
                        komisaris berdasarkan surat kuasa khusus.


                        2) Komposisi Dewan Komisaris

                           Komposisi  dewan  komisaris  harus  sedemikian  rupa  sehingga
                        memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat
                        serta dapat bertindak secara independen. Anggota dewan komisaris
                        sebaiknya paling sedikit 20% berasal dari luar perseroan dan harus
                        bebas dari pengaruh direksi dan pemegang saham pengendali.










                                                   197
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226