Page 257 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara akan mengarah
pada satu tatanan kenegaraan yang stabil.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian,
sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan serta
martabat diri sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa ini meliputi
etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan
bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika
lingkungan.

3). TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

MPR RI berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar
Lembaga-Lembaga Negara sehingga penyelenggaraan negara berlangsung
sesuai dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, penyelenggara negara pada
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan
fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat,
bangsa dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut,
penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4). Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Perubahan Arah Undang-
Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang ini pegawai negeri (PNS) berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas
tersebut PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik
serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menjamin netralitas, PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik. Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya
Manajemen PNS, termasuk karyawan perusahaan daerah, yang didukung oleh
pegawai/karyawan yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil

233