Page 404 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 404

kecil (hulu) bertindak sebagai pembuat produk atas pesanan sesuai
                        dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh usaha besar. Kemitraan
                        hilir-hulu  ini  dapat  mencegah  terjadinya  mata  rantai  produk  yang
                        dimonopoli oleh pengusaha besar, mulai dari penyediaan bahan baku
                        sampai pada proses produksi, bahkan sampai pada pemasarannya.
                    3)  Dapat dilakukan dengan cara memberikan prioritas penjualan saham
                        kepada usaha kecil atau Koperasi. Kepemilikan saham usaha kecil
                        sebagai mitra usaha sesuai bertahap akan mengarah pada jumlah atau
                        nilai  kepemilikan saham  yang semakin besar. Kepemilikan saham
                        oleh usaha kecil agar tidak dikaitkan dengan bentuk kerja sama atau
                        kemitraan, dan seyogyanya tidak berupa bantuan atau charity, atau
                        belas  kasihan  kepada  usaha  kecil  yang  memerlukan  bantuan  dari
                        pengusaha besar. Seperti tertuang dalam Keputusan Bersama antara
                        Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi/PKM
                        No.  22/SK/1998  dan  No.  07/SKB/M/VII/98  pasal  5  bahwa  kerja
                        sama  dapat  berupa  penyertaan  saham  dengan  ketentuan    sebagai
                        berikut : a). Usaha menengah dan usaha besar yang telah berusaha di
                        bidang/jenis  usaha  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan
                        Presiden No. 9 Tahun 1998, memberikan kesempatan kepada usaha
                        kecil untuk memiliki saham usaha menengah atau usaha besar dengan
                        harga  yang  wajar  dan  sistem  pembayaran  yang  ringan  serta  tidak
                        merugikan  usaha  kecil.  b).  Dalam  Kemitraan  saham  (Equity)
                        penyertaan  20%  dari  seluruh  modal  saham  perusahaan  yang  baru
                        dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan
                        kedua belah pihak.

                    Peraturan  Pemerintah  No.  44  tahun  1997  menjelaskan  bahwa  pola
               kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, usaha besar dapat
               membina dan mengembangkan seperti :

                    a.  penyediaan dan penyiapan lahan;
                    b.  penyedia sarana produksi;
                    c.  pemberian teknis manajemen usaha dan produksi;
                    d.  perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
                    e.  pembiayaan;  pemberian  bantuan  lainnya  yang  diperlukan  bagi
                        peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha;






                                                   380
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409