Page 116 - 3. Laporan Kinerja BMKG_high
P. 116

100                                                                                 LAPORAN KINERJA 2016





                                        Data Statistik menunjukkan BMKG berhasil memperoleh opini WTP dari tahun 2010.
                                        Akan tetapi di tahun anggaran 2014 mengalami penurunan menjadi WDP. Banyaknya
                                        persoalan dalam proses pendaftaran BMN yang disebabkan oleh jumlah satuan kerja
                                        BMKG  dari  sabang  sampai  merauke  menjadi  satu  tantangan  tersendiri  bagi  BMKG
                                        untuk meningkatkan kembali kualitas laporan keuangan. Dengan adanya penurunan
                                        nilai opini pada tahun 2014, BMKG berupaya melakukan langkah-langkah strategis
                                        dalam  rangka  peningkatan  opini  BPK  TA.2015.  Sehingga  pada  tahun  2016  BMKG
                                        dapat meraih kembali Opini WTP dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksa
                                        Keuangan  atas  Laporan  Keuangan  TA.2015.  Data  statistik  perolehan  opini  BPK
                                        disajikan dalam tabel dibawah ini.


                         Tabel 3.39             Tahun         2010    2011    2012    2013    2014    2015
                   Opini BPK RI atas Laporan
                        Keuangan BMKG         Opini BPK       WTP     WTP     WTP     WTP     WDP     WTP


























                       Gambar 3.49
             Kepala BMKG saat menerima predikat
            opini WTP kembali di tahun 2016 untuk
                 laporan keuangan tahun 2015


                                        Untuk mencapai opini WTP kembali, BMKG melakukan upaya perbaikan secara terus
                                        menerus antara lain :
                                        a.   Menetapkan peraturan kebijakan akuntansi piutang PNBP berkaitan dengan umur
                                            piutang. Hal tersebut berkaitan dengan temuan BPK dalam hal pencatatan dan
                                            penghapusan piutang PNBP yang tidak tertib.
                                        b.  Penetapan  SOP  terkait  pengelolaan,  pencatatan  dan  persediaan  di  lingkungan
                                            BMKG
                                        c.  Melengkapi  bukti-bukti  kepemilikan  sah  untuk  kegiatan  yang  mengalami
                                            keterlambatan pekerjaan pembangunan.
                                        d.  Penyelesaian  permasalahan  tanah  dengan  pihak  ketiga  melalui  mediasi  DJKN
                                            dan koordinasi dengan Biro perencanaan untuk penyiapan anggaran sertifikasi.








                   BAB I                    BAB II                   BAB III                  BAB IV
                 Pendahuluan            Perencanaan Kinerja      Akuntabilitas Kinerja       Penutup
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121