Page 27 - 3. Laporan Kinerja BMKG_high

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 11

b. Dalam meningkatkan layanan navigasi penerbangan Global, ICAO (International
Civil Aviation Organization) telah mencanangkan rencana jangka panjang (15
tahun) yang dimanifestasikan dalam rencana Global Air Navigation Plan (GANP)
mulai tahun 2013-2028 yang direalisasikan melalui strategi ASBU 0 sampai
ASBU 3 (Aviation System Block Upgrade). Setiap negara anggota ICAO dituntut
untuk melaksanakan program tersebut terkait dengan penyediaan layanan
informasi meteorologi penerbangan yang sesuai dengan standar Internasional.
c. WMO telah mencanangkan tahun 2019 sebagai awal operasionalisasi WIGOS
(WMO Integrated Global Observing Systems) yang merupakan program
utama WMO untuk pengintegrasian seluruh pengamatan meteorologi dan
oseanografi di darat, udara maupun laut secara global yang dilaksanakan
oleh badan-badan meteorologi dan entitas nasional maupun internasional
lainnya di dalam satu sistem terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas,
pertukaran data dan diseminasi produk observasi meteorologi dan
oseanografi secara internasional. Setiap anggota WMO dituntut agar
mengimplementasikan konsep National WIGOS Plan di masing-masing
negara agar dapat terhubung dan kompatibel dengan jaringan WIGOS
secara global tersebut.
d. Tuntutan GFCS (Global Framework Climate Services) dan World Climate
Conferences (WCC) ke 3 mengamanatkan perlunya sistem pengamatan
klimatologi yang lebih terintegrasi di seluruh dunia untuk mendukung proses
pengamatan gejala perubahan iklim.
e. Tuntutan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate
Change) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
f. Tuntutan IOC/IOTEWS (International Ocean Committee/International Ocean
Tsunami Early Warning System) terhadap Indonesia sebagai Tsunami
Services Provider (TPS) mempunyai kewajiban untuk memberikan
peringatan tsunami kepada 28 negara di kawasan Samudera Hindia apabila
Negara tersebut terancam tsunami.
g. Tuntutan AEIC (ASEAN Earthquakes Information Centre) terhadap Indonesia,
mempunyai kewajiban memberikan informasi gempabumi yang mempunyai
kekuatan di atas 6,5 SR kepada seluruh negara di kawasan ASEAN.
h. Tuntutan CTBTO terhadap Indonesia yang telah menandatangani ratifikasi
regulasi tentang ledakan nuklir, maka BMKG berkewajiban memonitor
ledakan nuklir melalui peralatan Seismik CTBTO yang dioperasikan oleh
BMKG.
Lingkungan Strategis Regional :
a. Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai Januari 2016, me-
nuntut BMKG lebih meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya,
sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
b. Polusi asap lintas batas (transboundary haze pollution) di kawasan ASEAN,
menuntut peningkatan akurasi informasi tentang titik api (hotspot) dan diperlukan
kerjasama dalam hal diseminasi informasi tersebut dengan negara-negara ASEAN
guna penanggulangan asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.