Page 179 - uu ciptakarya Master
P. 179

Peraturan Perundang-undangan

               1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
               penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
           Pasal 161
               Ayat (1)
                   Cukup jelas
               Ayat (2)

                   Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan
                   secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan
                   yang diatur  dalam perjanjian kerja atau peraturan
                   perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal
                   surat peringatan diterbitkan  secara berurutan maka
                   surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam)
                   bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali
                   pelanggaran  ketentuan dalam perjanjian kerja atau
                   peraturan perusahaan  atau perjanjian kerja bersama
                   masih dalam tenggang  waktu 6 (enam) bulan maka
                   pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua,
                   yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6
                   (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
                   Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran
                   ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan
                   perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha
                   dapat menerbitkan  peringatan  ketiga  (terakhir)  yang
                   berlaku  selama  6  (enam)  bulan sejak  diterbitkannya
                   peringatan ketiga. Apabila dalam kurun  waktu
                   peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan
                   pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
                   atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat
                   melakukan pemutusan hubungan kerja.
                   Dalam  hal jangka waktu 6 (enam)  bulan sejak
                   diterbitkannya surat peringatan pertama sudah
                   terlampaui,   maka     apabila   pekerja/buruh     yang
                   bersangkutan     melakukan      kembali     pelanggaran
                   perjanjian kerja atau peraturan perusahaan  atau



                                         169          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184