Page 183 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa
(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua)
tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan
tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa
(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,
dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 36

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 164*** dihapus
Pasal 164
Dihapus.

36 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni
2012, menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
Pasal 164 ayat (3) pada frasa “perusahaan tutup” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan
tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

173 Biro Hukum  Kemnaker R.I