Page 181 - uu ciptakarya Master
P. 181

Peraturan Perundang-undangan

           (2)  Bagi pekerja/buruh  yang mengundurkan  diri  atas
               kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak
               mewakili kepentingan  pengusaha  secara langsung,
               selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan
               Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya
               dan pelaksanaannya  diatur dalam perjanjian kerja,
               peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.      93
           (3)  Pekerja/buruh yang mengundurkan  diri sebagaimana
               dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
               a.  mengajukan permohonan pengunduran  diri  secara
                   tertulis  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh) hari
                   sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
               b.  tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
               c.  tetap melaksanakan  kewajibannya sampai tanggal
                   mulai pengunduran diri.

           (4)  Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran
               diri  atas kemauan sendiri  dilakukan tanpa penetapan
               lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
           Pasal 162
               Cukup jelas

                               Pasal 162*** dihapus

           Pasal 162
               Dihapus.



           1)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 tanggal  14
             November 2011, menyatakan  menolak permohonan  Pemohon untuk
             seluruhnya.
           2)  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014,
             menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
           34  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014,
           menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
           ***    Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah  Pengganti
           Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.


                                         171          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186