Page 269 - BMP Pendidikan Agama Kristen

255

3. Pemerintah harus melayani orang-orang yang dipimpinnya (Rm. 13:6,
lihat juga Luk. 22:26). Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh bersikap
otoriter, sebaliknya ia harus dengan hati tulus melayani orang-orang
yang dipimpinnya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, pemerintahan di Indonesia dibedakan menjadi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembedaan tugas dan
kewenangan antara pusat dan daerah ini adalah agar pelaksanaan
urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara
langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Berdasarkan pasal 2
ayat 2 UU No. 32/2004 tersebut pemerintahan daerah menjalankan

otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pernyataan ini
selaras dengan apa yang disampailkan oleh Yesus Kristus dan Rasul
Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa tugas utama dari seorang
pemimpin adalah melayani.

4. Setiap orang harus melakukan kewajibannya terhadap negara
termasuk membayar pajak dan cukai (Rm. 13:6-7). Berdasarkan UUD
Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, ada beberapa

kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia seperti:
a. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali (Pasal
27 ayat 1).
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3).
c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat
1).
d. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(Pasal 30 ayat 1).
e. Wajib mengikuti Pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah

(Pasal 31 ayat 1).
Berdasarkan empat prinsip di atas, jelas bahwa orang Kristen yang
menjadi warga negara Indonesia harus berperan dan berpartisipasi di negara
ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firman Tuhan. Orang-orang
Kristen yang duduk dalam pemerintahan harus melayani dan berbuat baik
kepada masyarakat yang dipimpinnya. Para pemimpin Kristen harus