Page 206 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

Dalam UU No. 19 tahun 2003 Prinsip GCG dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia terdapat dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut penjelasan Umum UU No. 19 tahun
2003 dinyatakan bahwa untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu
mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang
semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya
korporasi dan Pengurusan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola
perusahaan yang baik (GCG).

Dari penjelasan Umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengelolaan suatu BUMN haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.
Kewajiban BUMN untuk menjalankan prinsip GCG ini dicantumkan juga
pada Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003.

Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19 tahun 2003 : dalam melaksanakan tugasnya,
anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan
Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akun
pertanggungjawaban serta kewajaran.Sedangkan Pasal 6 Ayat 3 UU No. 19
Tahun 2003 yaitu: Dalam Melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan
pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban serta kewajaran dalam kedua pasal tersebut terdapat
prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban dan kewajaran. Berdasarkan kedua pasal tersebut,
direksi dan komisaris suatu BUMN harus melaksanakan prinsip GCG. Kedua
Pasal tersebut merupakan dasar dari penerapan GCG dalam BUMN
Penjelasan Pasal 5 ayat 3 menyebutkan Direksi selaku organ BUMN yang
ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku di
BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip GCG yang
meliputi :

a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan:
b) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana:

182